Kasus Hacker Bjorka Mencuat, Ini Tugas Tim Khusus Peretasan Bentukan Presiden Jokowi

Presiden RI Joko Widodo membetuk tim khusus untuk mencegah peretasan. (foto: seskab.go.id)

DEPOK -- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menjelaskan tugas dari tim khusus mengatasi peretasan, emergency response team, yang dibentuk pemerintah. Tim tersebut nantinya tak jauh seperti yang dilakukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), yakni melakukan pencegahan peretasan dan mengantisipasi jika terjadi serangan peretasan.

"Ini tugasnya nanti bagaimana pencegahannya dan bagaimana kalau terjadi suatu krisis, tim ini sudah siap," kata Hinsa dalam keterangan persnya di Kantor BSSN, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9/2022).

Hinsa menyebutkan, BSSN akan mendukung keberadaan tim emergency response team dalam mengatasi keamanan siber di Indonesia. Sebab, dia menilai keberadaan tim ini juga akan membuat penanganan keamanan siber semakin cepat dan efisien.

Tim ini, kata Hinsa, juga akan memantau serta memastikan keamanan siber di sistem elektronik di kementerian/lembaga. Menurutnya, ini juga sejalan dengan Information Technology Security Assesment (ITSA) yang dilaksanakan oleh BSSN.

"Tentu pengamanan paling utama itu preventif. Ini bagian dari preventif dan jika terjadi misalnya serangan, ini tim ini juga harus mampu untuk mengatasinya. Kami harapkan ke depan, yang sekarang tergabung dalam tim khusus atau emergency response team ini akan lebih efektif dan efisien," tegas Hinsa.

Namun demikian, Hinsa mengingatkan kementerian/lembaga agar terus meningkatkan keamanan sibernya. Sebab, penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab terhadap keamanan siber di masing-masing instansinya. Terlebih, lanjut dia, sistem keamanan siber di instansi pemerintahan tidak sepenuhnya bagus.

Hinsa menjelaskan, ITSA yang dilakukan BSSN selama ini terhadap kementerian maupun lembaga. ITSA, kata Hinsa, merupakan layanan monitoring BSSN terhadap kerentanan atau celah kerawanan sistem elektronik suatu lembaga. "Kami juga memang menyadari sepenuhnya (sistem keamanan siber) di pemerintahan itu juga tidak sepenuhnya sudah bagus," kata dia.

Karena itu, adanya kejadian rentetan kebocoran data beberapa hari terakhir juga menjadi pengingat semua instansi pemerintah untuk meningkatkan keamanan, termasuk peretasan oleh peretas atau hacker dengan nama Bjorka.

Sebelumnya, tim khusus tersebut dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Rapat internal tersebut digelar selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet. Peretas yang mengaku beridentitas Bjorka itu mengeklaim telah meretas korespondensi milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.

Klaim tersebut viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia, telah bocor.

Di hari yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD juga menanggapi hal tersebut dan memastikan bahwa kebocoran data tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara. Pada Rabu (14/9/2022), Menkopolhukam berencana mengundang Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN, Kepala BSSN, dan Menkominfo dalam rapat gabungan untuk membahas dan menangani lebih detail kasus Bjorka.

(dpy)

 

Baca juga artikel terkait ini:

- Ditsiber Polri Gabung Tim Khusus Pemerintah Cegah Serangan Peretas Bjorka
- Bjorka Bocorkan Data Pemerintahan RI, Pakar: Si Hacker Itu Paham Betul Indonesia
- Mahfud MD Akui Kebocoran Data Negara tak Terkait Data Rahasia